AMANASULTRA.ID : KONKEP – Pulau Wawonii yang berada di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), terus membara dalam ketidakpastian hukum.
Kendati berbagai putusan pengadilan tertinggi, mulai dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), telah mengamanatkan PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak perusahaan raksasa Harita Group, untuk hengkang.
Namun perusahaan tambang kontroversial ini justru kian menunjukkan resistensinya.
Ironisnya, alih-alih menegakkan keadilan dan kepastian hukum, negara seolah absen dalam menghadapi arogansi korporasi yang bergerak di sektor sumber daya alam (SDA) tersebut.
Harita Group, dengan gurita bisnisnya yang tersebar di seluruh Indonesia, justru memperlihatkan manuver yang semakin meresahkan warga Wawonii.
Gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan pemerhati lingkungan terhadap operasional PT GKP di Wawonii seolah tak digubris.
Lebih jauh lagi, Harita Group terendus menambah “amunisi” baru di pulau yang sama dengan mendirikan PT Bumi Konawe Mining (BKM).
Perusahaan tambang yang lokasinya tak jauh dari PT GKP ini bahkan telah mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) atau kuota penjualan fantastis, mencapai 1.300.000 metrik ton untuk produksi tahun 2025.
Langkah ini dipandang sebagai siasat licik Harita Group untuk mengalihkan sorotan negatif dari citra buruk PT GKP.
Dengan “mengganti kulit”, layaknya ular yang beradaptasi, Harita Group diduga berupaya mengelabui negara dan menciptakan ancaman baru bagi kelestarian lingkungan serta kedamaian hidup masyarakat Wawonii.
Kejanggalan semakin mencuat ketika Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, justru memberikan lampu hijau persetujuan RKAB kepada PT BKM tanpa melakukan evaluasi mendalam, terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh PT GKP sebelumnya.
Aparat Penegak Hukum (APH) pun tak luput dari sorotan tajam. Alih-alih melindungi hak-hak warga Wawonii yang merasa terdiskriminasi, APH justru dituding lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan.
Tindakan ini sontak memantik amarah Muh Andriansyah Husen, Ketua Umum Lingkar Kajian Kehutanan.
Menurutnya, baik PT GKP maupun PT BKM seharusnya sudah lama angkat kaki dari Wawonii lantaran beroperasi hanya bermodalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan “orang dalam” tanpa mengantongi izin lingkungan (Amdal) maupun izin kehutanan (PPKH) yang sah.
“Ini adalah luka mendalam bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya warga Pulau Wawonii yang dulunya hidup harmonis, “ungkpanya, Senin (5/5/2025)
Kehadiran PT GKP dan PT BKM justru memicu konflik vertikal dan horizontal, bahkan menyebabkan perpecahan antar warga dan bentrokan dengan aparat yang berujung pada diskriminasi hingga penahanan,” tegas Andriansyah.
Mantan Ketua Mahasiswa Kehutanan se-Indonesia ini menilai, perusahaan sekelas Harita Group seharusnya menjadi contoh kepatuhan terhadap regulasi, bukan malah mempertontonkan sikap abai terhadap hukum dan perizinan yang berlaku.
“Sudah saatnya kami bergerak hingga ke pusat kekuasaan dan meminta atensi langsung dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto agar PT GKP dan PT BKM segera meninggalkan Pulau Wawonii. Jeritan masyarakat Wawonii tidak boleh lagi diabaikan, “pungkas Andriansyah dengan nada geram.
Penulis : Redaksi
