AMANAHSULTRA.ID : KENDARI – Polemik pembangunan Jalan Kendari – Toronipa kian menjadi perhatian publik masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sebab anggarannya tak main-main mencapai lebih Rp1 Triliun. Dimana jalan tersebut tidak menggunakan aspal melainkan beton dengan pajang 14,5 kilometer dan lebar 27 meter.
Bahkan terkait masalah itu baru-baru ini DPRD Sultra bersama pihak-pihak terkait telah melakukan hearing pada, Senin (8/3/2021) kemarin.
Namun dari hasil hearing tersebut tak ada hasil atau titik terang atas persoalan proyek tersebut.
Ditemui usai menghadiri hearing, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari, Sulkarnain justru bingung dengan pelaksanaan pertemuan itu.

Ia menyebutkan bahwa beberapa hal yang kemudian menjadi catatan mereka dalam dialog tersebut, menunjukan ketidakmampuan beberapa Dinas yang terlibat untuk menjelaskan secara detail kajian ilmiah soal di bangunnya Jalan Kendari-Toronipa.
“Termaksud pihak DPRD Sultra kami belum mendapat penjelasan lebih terkait kajian ilmiah jalan itu, “ungkap Sulkarnain kepada Amanahsultra, Senin (8/3/2021)
Akan tetapi kata Sul, saat hearing mereka hanya menyebutkan bahwa akan ada efek ekonomi sekitar 10 persen yang akan datang serta bobot bangunan jalan yang diperkirakan bertahan hingga 100 tahun.
“Namun kami tetap menganggap bahwa itu tetap bukan alasan mendasar untuk membangun proyek sebesar itu yang titik nolnya di ambil dari depan istana Ali Mazi. Kami juga masih menganggap bahwa pembangunan jalan tersebut syarat akan kepentingan, “tagasnya
Sehingga ia pun begitu yakin bahwa jalan Kendari-Toronipa memiliki banyak persoalan pelanggaran hukum yang dilakukan, seperti kajian dampak lingkungan yang tidak jelas apalagi merusak biota laut.
“Kuat juga dugaan kami ada pembayaran fee dari perusahaan yang memenangkan tender, kita lihat saja nanti kualitas bangunanya seperti apa. Itu akan menunjukan soal alokasi anggaran apakah sesuai atau tidak, “ucapnya Ketua HMI Cabang Kendari
Tak berhenti sampai disitu, sul menyebutkan bahwa dimasa pemerintahan Gubernur Ali Mazi
persoalan anggaran covid Pemprov Sultra lebih Rp400 miliar juga menjadi catatan buruk olehnya.
Sebab kata dia beberapa keganjalan timbul saat pihak-pihak terkait menjelaskan bahwa mereka tidak tahu soal adanya pemangkasan anggaran Dana Covid-19.
“Yang aneh juga soal anggaran covid, kok pansus DPRD saja tidak punya data soal hasil kajian dan penelitian anggaran covid ini? Itu juga di akui oleh Ketua pansus saat RDP bahwa pada saat refocusing anggaran saja pihak DPR sama sekali tidak tahu kalau ada pemangkasan anggaran. Nanti setelah selesai dipangkas baru DPR tahu, yang jelasnya kami heran anggaran covid itu dikemanakan?, “beber Sul
Olehnya itu dia berharap agar penegak Hukum dalam hal itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan pengawasan dan segera bertindak dengan adanya mega proyek Pemprov Sultra.
“Makanya kami sangat berharap banyak kepada KPK untuk benar benar melakukan pengawasan di mega proyek itu. Semoga mereka masih independen dan benar benar bekerja sebagaimana amanah undang-undang, “pungkasnya
Penulis : Falonk