AMANAHSULTRA.COM : KONSEL – Konsorsium Pemuda Peduli (KPP) Konawe Selatan akan menyambut kedatangan Presiden Jokowi, pada perayaan Hari Pangan Sedunia (HPS), di Desa Puudambu, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2 November mendatang.
Namun kedatangan RI satu ini akan disambut aksi damai oleh KPP Konsel. Dimana aksi itu akan di gelar di Tugu Loreng Kecamatan Angata dengan menurunkan sekitar 100 orang massa aksi dari masing-masing Lembaga, Aktivis dan Ormas yang ada di Konsel.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Purnomo, mengatakan bahwa, di momen Perayaan HPS ini sengaja di manfaatkan untuk menyampaikan langsung aspirasi damai di hadapan Presiden Republik Indonesia.
Penyampaian aspirasi tersebut terkait beberapa polemik yang ada di Kabupaten Konsel pada khususnya dan isu nasional lainnya.
“Aksi yang akan kami gelar nanti pada tanggal 2 November itu, adalah aksi damai, bukan untuk mengganggu kedatangan bapak Presiden beserta rombongan, “kata Purnomo saat menggelar konferensi pers pada salah satu warkop yang terletak di Andoolo, Selasa, (29/10/2019).
Dia dan beberapa aktivis serta lembaga yang tergabung dalam konsorsium ini, menegaskan bahwa tidak akan menolak kedatangan Presiden dalam menghadiri HPS tersebut. Namun aksi damai yang bakal di gelar ini hanya dilakukan untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden Jokowi secara langsung.
“Dalam aksi ini kami tidak akan menolak kedatangan Presiden pada Perayaan HPS, justru kami menyambut kedatangan beliau. Dan kapan lagi kita akan bertemu langsung dengan pak Jokowi jika tidak pada momen-momen seperti saat sekarang ini, “terang Purnomo.
Ketua Lembaga Pemerhati dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (Leppham) ini menambahkan bahwa, ada beberapa tuntutan dalam rencana aksi tersebut, di antaranya menolak kenaikan iuran BPJS, kenaikan tarif dasar listrik, anjloknya harga jual komoditi pangan dan pertanian, serta penyerapan tenaga kerja lokal yang kurang maksimal.
“Adapun tuntutan kami dalam rencana aksi tersebut yakni, menolak kenaikan iuran BPJS, menolak kenaikan tarif dasar listrik, menyoroti anjloknya harga jual komoditi pangan dan pertanian, serta masalah penyerapan tenaga kerja lokal yang kurang maksimal, “jelasnya
Selain itu, ia juga akan mejelaskan masalah konflik agraria yang sering terjadi di masyarakat, terlebih saat adanya perusahaan-perusahaan yang masuk di wilayah Sultra, khususnya di Konsel.
“Kami menyoroti pula masalah konflik agraria yang sering terjadi di masyarakat, terutama saat masuknya perusahaan – perusahaan di wilayah Konsel, dan Sultra pada umumnya. Begitu juga masalah penegakan supremasi hukum yang terkadang masih lemah, “ucap Purnomo
Laporan : Agus Muhaimin
Editor : Ifal Chandra
