AMANAHSULTRA.ID : JAKARTA – Pelanggaran kasus Politik Uang (Money Politic) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 rupanya tak sedikit jumlahnya.
Dimana, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sebanyak 166 dugaan pelanggaran politil uang pada pilkada kemarin.
Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Abhan, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (19/1/2021).
“Ada 166 dugaan pelanggaran politik uang, diteruskan ke penyidik 31, 76 putusan pengadilan, 96 dihentikan oleh pengawas karena tidak memenuhi unsur terpenuhi, “ungkapnya
Selai itu Ia menerangkan bahwa, pelanggaran politik uang diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di mana disebutkan bahwa putusan dan sanksi ialah diskualifikasi.
Bahkan selain politik uang, Abhan bilang, pihaknya menemukan jenis pelanggaran lain yang terjadi dalam penyelanggaraan Pilkada Serentak 2020 antara lain pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik di jajaran ad hoc, hingga pelanggaran pidana.
Sebanyak 1.489 pelanggaran administrasi, 288 pelanggaran kode etik di jajaran ad hoc, 179 pelanggaran pidana, dan 1.562 pelanggaran hukum lain.
Lanjut Abhan berkata, pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga masih ditemukan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
Menurut dia, kasus itu antara lain 484 kasus mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah di media sosial, 150 kasus menghadiri kegiatan sosialisasi partai politik, 103 kasus melakukan pendekatan ke parpol, 110 kasus mendukung salah satu paslon, dan 70 kepala desa mendukung salah satu paslon.
“Ini sudah diberikan oleh KASN sebanyak 1.562 rekomendasi kepada PPKnya, “ujar Abhan
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk panitia kerja (panja) untuk menindaklanjuti berbagai persoalan di Pilkada Serentak 2020.
“Untuk menindaklanjuti permasalahan Pilkada 2020, Komisi II membentuk Panja evaluasi pilkada serentak 2020, “kata Doli
Dia membeberkan, beberapa permasalahan yang perlu dievaluasi antara lain terkait politik uang, netralitas ASN, kelemahan koordinasi penyelenggara Pemilu, hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Penulis : Sanjas
Editor : Falonk
