AMANAHSULTRA.ID : JAKARTA – Permintaan anggaran yang kini ramai diusulkan di Dewan baik dari Kementerian maupun Instansi Penegak Hukum, rupanya tidak semulus yang mereka harapkan.
Seperti yang dialami Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Usulan yang diajukan oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk tahun 2025 sebesar Rp1,22 triliun hanya dipenuhi sebanyak Rp681 Miliar.
Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia tidak menerima anggaran yang nominalnya hanya segitu.
Ia pun sangat kesal, sebab anggarannya turun tetapi target investasi tahun depan naik menjadi Rp1.850 triliun dari Rp1.650 triliun di tahun ini.
Lantaran kekesalan dan kecewanya Bahlil, ia pun menyinggung bahwa anggaran yang diperolehnya Kementerian Investasi/BKPM senilai Rp681 Miliar itu lebih besar anggaran camat di DKI Jakarta.
Lontaran oleh Bahlil itu dikatakan saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).
“Kita ini mau mendorong pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia. Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI Jakarta anggarannya lebih besar dari pada kementeriannya (Kementerian Investasi/BKPM), “kesalnya
Ia pun meminta kepada DPR untuk segera memanggil Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfah untuk menjelaskan terkait jumlah anggaran yang diperoleh Kementerian Investasi/BKPM.
Sebab menurut Bahlil, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibuat Kementerian Keuangan dan Bappenas dengan anggaran Rp681 miliar tak sesuai dengan target yang dibebankan kepada Kementerian Investasi/BKPM.
Bahlil pun tak segan-segan mengancam akan merevisi target investasi jumbo (besar) di tahun 2025 jika anggaran yang diberikan tak dinaikkan.
“Jadi saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi saja RKP-nya, dari (target investasi 2025) Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun. Itu rasionalisasi yang saya dan tim buat. Saya tidak mau menjadikan staf saya kambing hitam besok nanti, “pungkasnya
Penulis : Fandi (Kontributor Jakarta)
