AMANAHSULTRA. ID : KONUT – Maraknya penambangan ilegal diwilayah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) membuat masyarakat geram.
Tak hanya itu mereka juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak segala bentuk kegiatan ilegal mining di Bumi Oheo, Konawe Utara.
Salah satunya dari Konsorsium Nasional Pemantau Tambang dan Agraria (Konutara) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dimana belum lama ini, Konutara Sultra menyoroti aktivitas PT. Semedang Anoa Mining (SAM) yang melakukan aktivitas pertambangan diatas Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Sangia Perkasa Raya (SPR) yang notabenenya saat ini PT.SPR tidak memiliki legalitas untuk melakukan pengerukkan hasil bumi di Konawe Utara.
“Kami minta agar pimpinan PT. Semedang Anoa Mining (SAM) ini segera di proses hukum, sama dengan Pimpinan PT. Sangia Perkasa Raya (SPR) sebab kami duga ini adalah persekongkolan jahat untuk mengeruk hasil bumi di Kab. Konawe Utara, ”ungkap Hendro selaku koordinator presidium Konutara Sultra, Jumat (19/3/2021)
Selain itu Hendro menjelaskan, aktivitas PT. SAM juga diduga telah melabrak berbagai aturan hukum, diantaranya telah melakukan aktivitas pertambangan diatas lahan yang sedang dalam proses hukum.
Tak hanya itu, Hendro bilang PT. SAM melakukan aktivitas diatas IUP yang tidak memiliki dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) dan selanjutnya beraktivitas diatas Kawasan Hutan Tanpa Dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
“Menurut kami, aktivitas PT. SAM ini sudah sangat keterlaluan kalau tidak di proses hukum, mereka operasi diatas lahan yang sedang bermasalah, kemudian tidak ada RKAB dari Dinas ESDM Sultra dan parahnya lagi kegiatannya didalam kawasan hutan negara tanpa ada IPPKH nya, “bebernya
Aktivis Konut itu juga menerangkan, saat ini PT. SAM telah beberapa kali melakukan penjualan Ore Nikel. Dan diduga tidak melakukan pembayaran pajak ke negara yang tentunya sangat berpotensi mengakibatkan adanya kerugian negara.
“Mereka tidak punya RKAB maka penetapan pajak tentu tidak ada, artinya menurut kami PT.SAM ini melakukan penjualan Ore Nikel dengan cara-cara hitam atau menggunakan dokumen perusahaan lain, sebab kalau dokumen PT. SPR selaku pemilik IUP tentu tidak bisa melakukan penjualan, “terang Hendro
Olehnya itu pria sapaan DON HN ini berharap kepada APH agar tidak ada tebang pilih dalam melakukan penindakan, jika aktivitas PT. Semedang Anoa Mining (SAM) diatas Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Sangia Perkasa Raya (SPR) diketahui dan bahkan di amini oleh Pimpinan PT. Sangia Perkasa Raya (SPR) maka keduanya harus di proses secara hukum.
“Keduanya harus di proses, apa lagi jika ini persekongkolan yang disengaja, artinya PT. SPR memberi kewenangan (Memberi SP) kepada PT. SAM untuk operasi maka berarti itu termaksud persekongkolan hitam dan mesti di proses hukum, “pungkasnya
Penulis : Falonk
