AMANAHSULTRA.COM : JABAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, baru-baru ini menggelar Borderline Economic Summit (BES) 2019, di Royal Tulips Gunung Geulis Resort & Golf Bogor, Kamis (12/12/2019).
Kegiatan itu bertemakan Peningkatan Kerjasama dibidang Penanaman Modal dan Percepatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan.
Acara ini dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri dari Muspida, Perangkat Daerah, Kecamatan, Instansi Pemerintahan Vertikal, Kementerian, RSUD, BUMD, DPR RI, DPRD Tingkat 1, DPRD Tingkat II serta Dunia Usaha.
Hadir pula, Kepala Bappenas Dr. Ir. Suharso Monoarfa, Anggota DPR RI, Dirjen PUPR, Wakil Gubernur Jawa Barat H. Uu Ruhzanul Ulum ( Kang Uu ), Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Wakil Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Depok, Wakil Bupati Lebak, Danrem Suryakancana.
Kemudian, Danramil 0621 Bogor, Kapolres Bogor, Lanud Atang Sanjaya, perwakilan Instansi di Kabupaten Bogor, jajaran SKPD Kabupaten Bogor, perwakilan Dunia Usaha, Camat, UMKM Kabupaten Bogor serta para media lokal dan Nasional.
Dalam sambutannya Bupati Bogor, Hj. Ade Munawaroh Yasin, menyampaikan bahwa BES merupakan cikal bakalnya berasal dari Bogor Ekonomi Summit yang digagas pada era pemerintahan Bupati Rachmat Yasin.
“Namanya sama yakni BES tetapi tentunya tidak melupakan sejarah yang digagas pemerintahan sebelumnya, “ucapnya
Kata Ade, Bogor Ekonomi Summit yang cakupannya hanya Kabupaten dan Kota Bogor saja, merupakan hasil dar kesepakatan 12 Kabupaten/Kota di tiga Provinsi yaitu Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.
“Bogor Ekonomi Summit menjadi Borderline Economic Summit yang cakupannya lebih luas lagi. Karena Borderline Economic Summit digagas untuk menyikapi issue-issue strategis di dua belas Kabupaten/Kota terutama dibidang infrastruktur, dimana dua belas daerah penyangga Ibu Kota ini hampir tidak tersentuh pembangunan oleh pemerintah Pusat, “paparnya
Ditempat terpisah Wakil Gubernur Jawa Barat K.H. Uu Ruhzanul Ulum, menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung gagasan Bupati Bogor yang ditindaklanjuti dengan adanya kesepakatan dua belas Kabupaten/Kota.
Pria sapaan Kang Uu ini juga menuturkan bahwa, pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya sangat mendukung dan mendorong agar segera terealisasi apa yang digagas dan menjadi agenda Borderline Economic Summit dengan delapan gagasan prioritas yang menjadi issue strategisny.
“Diantaranya pembangunan jalan alternatif poros tengah atau yang dikenal puncak dua, “jelas
Selain itu menurut Kang Uu, Gagasan Borderline hampir 80% merupakan Program Pemerintah Provinsi juga seperti Pembangunan jalan poros tengah/Puncak dua, penanganan sampah, penanganan banjir dan jalan alternatif tambang.
“Khususnya pembangunan jalan puncak dua yang dianggap menimbulkan efek negatif tentunya harus disikapi dengan positif, bahwasanya setiap pembangunan tentunya akan menimbulkan efek negatif maupun positif tinggal bagaimana kita meminimalisir efek negatif yang ditimbulkannya dan pembangunan harus tetap berlanjut, “pungkasnya
Laporan : Tri Mahmudi
Editor : Ifal Chandra
