AMANAHSULTRA.ID : KONAWE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe menggandeng erat jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dalam sebuah langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi berbasis kerakyatan.
Bertempat di Gedung Wekoila, Kamis (8/5/2025), sosialisasi percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih digelar dengan semangat tinggi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand, hadir sebagai representasi komitmen kuat Bupati Yusran Akbar untuk menjadikan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian di tingkat desa.
Dalam arahannya yang lugas, Ferdinand mewanti-wanti agar pengelolaan koperasi dilakukan secara profesional serta ia menekankan pentingnya pemisahan peran demi transparansi dan akuntabilitas.
“Kepala desa harus jadi motor penggerak, tapi pengelolaan koperasi harus profesional. Karena itu, kepala desa dilarang merangkap sebagai ketua koperasi, “tegasnya.
Kabar baiknya, Pemkab Konawe telah menyiapkan ‘karpet merah’ berupa insentif pembiayaan proses notaris dan perizinan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Target ambisius pun dicanangkan.
“Akhir 2025, semua desa punya koperasi aktif, “optimis Ferdinand.
Sinyal dukungan penuh juga datang dari
aparat penegak hukum. Wakapolres Konawe, Kompol Jamaluddin Saho, yang mewakili Kapolres, menyatakan kesiapan Polri untuk mengawal pembentukan koperasi di setiap desa.
“Kami akan berikan pendampingan agar koperasi benar-benar menyejahterakan anggota dan masyarakat. Jika desa sejahtera, kabupaten dan provinsi juga akan sejahtera,” ungkapnya, seraya mengingatkan pentingnya pemahaman regulasi bagi para pengelola koperasi.
“Kami tidak ingin ada masalah dalam pengelolaannya,” imbuhnya.
Lebih jauh, Kompol Jamaluddin menyoroti pentingnya langkah preventif dalam pengelolaan keuangan desa.
“Kami juga mendorong penggunaan aplikasi Jaga Desa sebagai upaya preventif mencegah pelanggaran keuangan desa. Tidak boleh lagi ada kepala desa yang bermasalah hukum karena korupsi dana desa setiap tahun,” tegasnya.
Senada dengan itu, Staf Intelijen Kejaksaan Negeri (Kajari) Konawe, Tutun Ady Syamsuddin, yang mewakili Kajari, menekankan urgensi pengawasan yang ketat.
Dia tak menyembunyikan keprihatinannya atas minimnya jumlah koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif.
“Sebagai aparat hukum, kami harap koperasi ini dikelola dengan baik agar berkelanjutan,” ujarnya.
Tak luput pula ia kembali mengingatkan pentingnya pemanfaatan aplikasi “Jaga Desa” sebagai benteng pertahanan dari praktik penyimpangan keuangan.
“Jangan sampai ada lagi kepala desa tersandung korupsi dana desa,” tandasnya.
Meskipun diakui adanya keterbatasan anggaran, dukungan moril dan komitmen penuh datang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi Provinsi Sultra, Wawan Darmawan, menyatakan, Konawe dengan 348 desa/kelurahan harus jadi contoh. Koperasi Merah Putih ini instrumen strategis turunkan kemiskinan.
Antusiasme tinggi terlihat jelas dari interaksi aktif para kepala desa yang hadir. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Konawe yang juga Kepala Desa Momea, Jumar Lakarama, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program ini.
“Kami butuh pendampingan, dan siap menjalankan program ini. Semoga dengan adanya Koperasi Merah Putih ini tidak ada lagi kepala desa yang tersandung kasus korupsi karena bisa menimbulkan masalah baru,” harapnya.
Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi solusi jitu dalam membuka akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat desa, sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi lokal Kabupaten Konawe.
Penulis : Falonk
