AMANAHSULTRA.ID : KENDARI – Persoalan tambang di Sulawesi Tenggara (Sultra) rupanya tak kunjung usai. Bahkan belum lama ini, puluhan Massa Aksi Aliansi Pemuda Indonesia Sulawesi Tenggara (API-Sultra) menyambangi kantor DPRD Provinsi Sultra, Senin (7/12/2020).
Kedatangan massa aksi tersebut yakni terkait dugaan pelanggaran Aktivitas Bongkar Muat yang dilakukan oleh PT. Lautan Bahari Nasional (LBN).
Dalam orasinya koordinator massa aksi API-Sultra, Yayat Nurkholid menyampaikan bahwa aktivitas PT. LBN melanggar karena telah menggunakan Pelabuhan Khusus (Pelsus) milik PT.Pelabuhan Muara Sampara (PMS).
“Unjuk rasa yang kami lakukan hari ini di DPRD Sultra disebabkan karena adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. LBN di Pelabuhan Khusus Milik PT. Pelabuhan Muara Sampara, “ungkapnya
Selain itu kata dia, dalam aktivitas bongkar muat PT. Lautan Bahari Nasional, juga besar dugaan bahwa PT. PMS tidak memiliki surat izin bongkar muat.
“PT. LBN merupakan perusahaan penyedia jasa bongkar muat yang melakukan aktivitas di pelabuhan khusus milik PT. PMS. Namun kemudian kami menduga bahwa PT. PMS tidak memiliki surat izin terkait bongkar buat, sebagaimana dalam regulasi telah diatur bahwa badan usaha pelabuhan dalam melakukan aktivitas bongkar muat harus memiliki izin, “jelas Yayat
Kemudian masih Yayat, yang menjadi pertanyaan bagi mereka, pihak Syahbandar UPP Molawe sebagai lembaga atau institusi pemilik otoritas dinilai telah melakukan pembiaran dan hanya diam, serta tidak mengambil sikap atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. LBN dan PT. PMS.
“Sehingga karena itu, kami menduga bahwa pihak syahbandar telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran di wilayahnya, “bebernya
Olehnya itu mereka pun (API-Sultra) meminta kepada DPRD Sulawesi Tenggara untuk segera memanggil pihak perusahaan dan pihak syahbandar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Menyikapi massa aksi API-Sultra. Anggota Komisi III DPRD Sultra, Sudirman mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Kami terima aspirasi massa aksi dan kami akan segera agendakan RDP dengan pihak terkait, kami akan upayakan terselenggara dalam bulan ini, nanti dibuatkan jadwal oleh sekretariat, “kata Sudirman yang juga politisi PKS.
Penulis : Falonk