AMANAHSULTRA.ID : JAKARTA – Pemerintah Indonesia kini harus menepuk jidat lantaran utang yang membelit.
Tak tanggung-tanggung, utang pemerintah Indonesia menyentuh Rp8.338 triliun per April 2024.
Jumlah ini naik dari bulan sebelumnya, yang mencapai Rp8.262 triliun.
Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan utang pemerintah per April itu mayoritas dalam bentuk surat berharga negara (SBN).
“Mayoritas instrumennya adalah SBN, tadi yang 87,9 persen, hampir 88 persen, “ungkapnya, Kamis (6/6/2024)
Sementara sebesar 12,06 persen dari utang Ro8.338 triliun itu dalam bentuk pinjaman. Rinciannya, Rp7.333 triliun berasal dari SBN dan Rp1.005 triliun pinjaman.
Kata Sri, adapun rasio utang mencapai 38,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per akhir April 2024.
“Angka ini konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “jelasnya
Lebih lanjut Sri Mulyani, Rasio utang April juga menurun dari angka rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang mencapai 38,79 persen.
Yang mana jumlah utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp800 triliun.
“Artinya, pemerintah harus membayar utang tersebut pada tahun depan. Utang jatuh tempo itu terdiri dari Rp705,5 triliun SBN dan Rp94,83 triliun pinjaman, “papar Sri Mulyani
Menkeu ini juga menuturkan utang jatuh tempo itu tidak masalah selama persepsi APBN, kondisi ekonomi, dan keadaan politik Indonesia tetap terjaga.
“Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil maka revolving (revolving loan) itu sudah hampir dipastikan risikonya kecil, “ujar Sri
Sambungnya, “Karena market beranggapan ‘oh negara ini sama’, sehingga jatuh temponya yang terlihat di sini, itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi, dan tentu politik tetap sama, “pungkas Sri Mulyani
Penulis : Tri Mahmudi (Kontributor Jakarta)
