AMANAHSULTRA.ID : KONAWE – Komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe dalam menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu kini menjadi harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Konawe, Konawe Utara, hingga Konawe Kepulauan.
Di tengah menguatnya dugaan praktik korupsi yang selama ini dinilai menggerogoti keuangan negara, langkah Kejari Konawe dinilai sebagai sinyal kuat kebangkitan supremasi hukum di Bumi Anoa.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Lembaga Pemerhati Pembangunan dan Kebijakan (LPPK) Sulawesi Tenggara, Karmin, SH.
Ia menilai fokus Kejari Konawe terhadap penindakan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe merupakan langkah maju yang patut diapresiasi.
“Harapan kita semua, Kejari Konawe konsisten dengan apa yang telah mereka sampaikan kepada publik,” ujar Karmin, Jumat (2/1/2026).
Menurut Karmin, posisi Kejari Konawe yang berkedudukan langsung di ibu kota kabupaten menyimpan tantangan tersendiri.
Kedekatan geografis dan sosial dengan para pemangku kebijakan dinilai rawan memunculkan konflik kepentingan maupun praktik “main mata” dengan pejabat daerah.
Namun demikian, ia berharap komitmen penegakan hukum tanpa tebang pilih benar-benar dibuktikan melalui tindakan nyata di lapangan.
“Dengan komitmen tersebut, Kejari Konawe harus mampu membuktikan bahwa kedekatan personal tidak menjadi penghalang dalam menegakkan hukum,” tegasnya.
Karmin menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan Kejari Konawe, termasuk dengan menyerahkan data dan informasi yang dimiliki untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan.
“Kami memiliki banyak data. Jika dibutuhkan, tentu akan kami serahkan,” katanya.
Lebih lanjut, Karmin mengungkapkan dugaan kuat adanya praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses lelang sejumlah proyek pemerintah. Ia menilai proses tender yang masih berlangsung di akhir tahun anggaran patut dicurigai dan dapat dijadikan pintu masuk bagi aparat penegak hukum.
“Kami menduga tender tersebut sudah diatur pemenangnya. Ini terlihat dari laman LPSE Konawe, di mana hampir setiap proyek hanya diikuti satu perusahaan saja,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa dugaan pengaturan tender semakin menguat lantaran banyak proyek yang tidak diselesaikan sesuai kontrak kerja.
“Kejari bisa menjadikan dugaan pengaturan tender ini sebagai pintu masuk penyelidikan, karena faktanya banyak pekerjaan yang mangkrak atau tidak sesuai perjanjian,” pungkas Karmin.
Sebelumnya, Kejari Konawe telah menunjukkan langkah konkret dalam penanganan perkara korupsi dengan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), serta melakukan penggeledahan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Utara (Konut) terkait dugaan penyimpangan anggaran hibah Pilkada.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Konawe, Aswar, SH., MH., mengungkapkan bahwa setelah penanganan kasus di Konkep dan Konut, fokus penindakan kini diarahkan ke wilayah Kabupaten Konawe.
“Setelah Konkep dan Konut, tim kami akan lebih fokus melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah Kabupaten Konawe,” ujar Aswar saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/10/2025).
Aswar menjelaskan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan dugaan tindak pidana korupsi dari berbagai sumber, baik pengaduan masyarakat maupun hasil temuan langsung tim jaksa di lapangan.
“Ada laporan dari masyarakat, dan ada juga hasil pemantauan serta temuan tim kami,” jelasnya.
Meski demikian, ia belum bersedia mengungkapkan secara rinci instansi pemerintah mana saja yang saat ini tengah menjadi fokus penyelidikan.
“Untuk saat ini belum bisa kami sampaikan. Yang jelas, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang sedang kami dalami,” pungkas Aswar.
Penulis : Redaksi
